Bolazaman - Wakil Ketua Umum
Partai Gerindra Arief Poyuono mengkritik permintaan Presiden Joko Widodo di
depan para kepala kepolisian daerah (kapolda) dan kepala kejaksaan tinggi
(kajati) untuk tidak memperkarakan
kebijakan kepala daerah.
Arief
menjelaskan, jika memang ada kebijakan kepala daerah yang berdampak dan
berpotensi merugikan negara, maka penegak hukum harus memperkarakannya.
“Apalagi sampai uang negara mengalir ke pihak yang menikmati kebijakan kepala
daerah tersebut," tegasnya.
Menurut
Arief, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu hendak
menyalahkan penegak hukum terkait tersendatnya realisasi APBD.
"Jelas
ini bukti sebuah tindakan melawan hukum dari presiden terhadap konstitusi
negara. Indonesia secara jelas menjunjung tinggi hukum dan berdasarkan
hukum," kata Arief dalam rilisnya, Jumat (22/7).
Lebih
lanjut Arief mengatakan, para kepala daerah mestinya tak perlu takut jika
memang tidak melanggar hukum. Jika kepala daerah yang tak bersalah tiba-tiba
diproses hukum, kata Arief, maka bisa saja mengajukan perlawanan melalui
praperadilan.
Karenanya
Arief mengingatkan bahwa Jokowi mestinya bisa menekan Kapolri atau pun jaksa
agung untuk menindak polisi dan jaksa yang bertindak nakal dengan
mengkriminalisasi kebijakan kepala daerah yang sudah benar.
Namun,
Arief juga meminta penegak hukum yang merasa bertindak benar untuk tidak
menghiraukan perintah Jokowi.
"Jangan
hiraukan pernyataan Presiden Jokowi yang sudah kalap karena gagal dalam
menyerap anggaran di daerah," pinta anak buah Prabowo Subianto di Gerindra
itu. (fas/jpnn/sbhi)